Portal Berita Terkini
Articles by "infrastruktur"
Tampilkan postingan dengan label infrastruktur. Tampilkan semua postingan
Portal Berita Terkini
PricewaterhouseCoopers (PwC), sebuah lembaga konsultan asing merilis laporan perkembangan infrastruktur di Indonesia, dan regional Asia-Pasifik. Hasilnya, investasi infrastruktur di Indonesia masih dianggap menarik.
Technical Advisor PwC Indonesia Julian Smith mengatakan, pertumbuhan belanja infrastruktur global dan di Asia diperkirakan melambat pada 2016 ini lantaran pertumbuhan ekonomi yang masih mengalami moderasi, utamanya dari China.
Smith menyampaikan, PwC memang belum memperbaharui ramalan untuk Indonesia, namun pertumbuhan belanja infrastruktur di Asia-Pasifik diperkirakan akan mencapai 3,4 persen tahun ini. Nominalnya diperkirakan mencapai 2.217 miliar dollar AS.
“Ini berarti kepentingan Indonesia di pasar infrastruktur Asia-Pasifik juga meningkat. Jadi, seiring dengan fokus pemerintah, Indonesia adalah pasar infrastruktur perusahaan internasional yang tidak boleh diabaikan,” kata Smith di Jakarta, Selasa (11/10/2016).
Dalam paparannya, Smith memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia agar sektor-sektor infrastruktur Indonesia makin banyak dilirik oleh investor.
Di sektor pertambangan, Smith mengatakan, pemerintah Indonesia harus mengembangkan strategi dan mendorong rencana induk hilirisasi.
Selain itu, pemerintah juga perlu mengembangkan rencana untuk infrastruktur pendukung pertambangan termasuk pelabuhan, kereta api, jalan, dan listrik.
“Pemerintah perlu menyederhanakan proses investasi, sehingga bisa bersaing dengan negara lain,” kata Smith.
Di sektor minyak dan gas (migas), Smith menyarankan pemerintah mengubah alokasi risiko antara negara dan investor. Hal ini akan menarik bagi pengembangan proyek kilang minyak dan jaringan gas.
Smith juga menyarankan regulasi yang lebih jelas untuk investasi di sektor kelistrkan dan air. Sementara itu, di sektor jalan, pemerintah Indonesia bisa memperbanyak skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dengan skema pendanaan availability-payment.
Adapun untuk sektor kereta api, pelabuhan, dan bandara, Smith merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan kemampuan untuk perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan.
Di sektor telekomunikasi, regulasi masih harus diperjelas seperti untuk penempatan serat (fiber) dan pembangunan menara (tower).
“Di sektor kesehatan pemerintah harus mendorong investor swasta dengan mengembangkan percontohan model KPBU, ditambah aturan yang lebih jelas tentang bagaimana lembaga kontraktor dapat berkomitmen untuk kontrak tahun jamak,” ucap Smith.
Portal Berita Terkini
Direktur Eksekutif Nasional Wahana lingkungan hidup Nur Hidayati mengkritik pembangunan infrastruktur besar-besaran di era Presiden Joko Widodo.
Ia menilai strategi Jokowi membangun sebanyak-banyaknya infrastuktur mirip era kepemimpinan di Orde Baru.
"Menumpukkan infrastruktur untuk strategi ekonomi itu mirip zaman Soeharto. Ini dampaknya besar," kata Nur Hidayati dalam jumpa pers di Kantor Walhi, Jakarta, (20/11/2016).
Dampak pertama, lanjut dia, adalah menumpuknya utang luar negeri yang nantinya akan ditanggung oleh generasi selanjutnya.
Kedua, pembangunan infrastruktur juga akan berdampak buruk bagi lingkungan hingga masyarakat.
Nur lalu mencontohkan penggusuran pemukiman warga dan persawahan di Sukamulya, Majalengka, untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat.
Ia menyebut pembangunan tersebut sudah membuat konflik agraria antara negara dengan masyarakat.
Tak jarang, aparat menggunakan cara represif kepada warga. Padahal, Nur Hidayati menilai pembangunan bandara itu tidak akan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya.
"Ini bukan hanya soal pembangunan bandara tapi akan ada developer yang diuntungkan, dengan pembangunan kota-kota baru di sekitarnya. Jadi ini untuk kepentingan umum atau developer?" ucap dia.
Portal Berita Terkini
Aktivis Papua Merdeka Filep Karma mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah Papua sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo cukup pesat.
Namun ia mengklaim bahwa masyarakat papua tidak membutuhkan infrastruktur.
"Kami tidak butuh Infrastruktur. Kami enggak minta jalan, kami jalan kaki pun enggak apa-apa," kata Filep di Kantor Setara Institute, Jakarta, Selasa (25/10/2016).
Felip yang pernah ditahan karena mengibarkan bendera separatis ini justru menuding infrastruktur yang dibangun pemerintah Jokowi bukan ditujukan untuk rakyat papua, melainkan hanya untuk kepentingan investor.
(Baca: Mantan Tapol Papua Tantang Pemerintah Buat Referendum)
Bahkan ia menengarai infrastruktur seperti pembangunan jalan dan bandara dibuat untuk memudahkan operasi militer.
"Ini memudahkan untuk operasi militer. Jadi ada operasi cepat," kata dia.
Felip mengatakan, yang dibutuhkan masyarakat Papua saat ini adalah jaminan keamanan dan jaminan kebebasan berekspresi serta menyatakan pendapat.
Namun sayangnya, kata Felip, itu kerap dibungkam aparat. Ia mengklaim, sebenarnya banyak aktivis Papua yang menolak kedatangan Jokowi di Bumi Cendrawasih itu.
Namun suara mereka dibungkam aparat. Akibatnya, kesan yang muncul, Jokowi selalu mendapatkan sambutan antusias warga ketika mendatangi Papua.
"Padahal itu sudah dikondisikan. Jadi yang mau aksi demo itu sudah diblokir," kata Filep.
(Baca: Menhub: Jokowi Beri Solusi Papua yang Selama Ini Menderita, Masyarakat Histeris)
Filep pun menantang pemerintah untuk melakukan referendum. Dengan referendum, masyarakat bisa memilih apakah ingin tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau merdeka dan menjadi negara sendiri.
Jika memang mayoritas masyarakat Papua menginginkan tetap di NKRI, maka ia bersama aktivis Papua merdeka lainnya berjanji akan menerima keputusan tersebut.
Tidak akan lagi ada tuntunan untuk membuat Papua merdeka dan terpisah dari NKRI.
Portal Berita Terkini
Harapan Palsu - Lemahnya pengawasan dilapangan, disebabkan kurang baiknya menejemen di PDAM selama ini. Kemampuan sumber daya manusia juga terbatas, akibatnya hingga kini perusahaan daerah yang sudah cukup tua itu belum mandiri, masih terus disubsidi oleh Pemko Banda Aceh. Kondisi ini, karena menejemen di PDAM juga kurang baik, sehingga persoalan pencuri air dan kebocoran yang luar biasa terus terjadi.
Meski jaringan air sudah pernah dibenahi dengan pemasangan pipa baru pada masa rehab/rekon pascatsunami oleh BRR sekitar enam tahun lalu, jaringan air dalam kota masih semraut dan banyak masalah. Jaringan yang ada sekarang terjadi tumpang tindih, antara pipa lama dengan pipa baru.
Selain, pencurian air dan kebocoran yang luar biasa, tempat penampungan air yang ada sekarang sudah tidak memadai lagi. Kedepan PDAM Tirta Daroy harus membangun yang baru yang lebih besar, sehingga setiap waktu suplay air ke pelanggan cukup.
Pembenahan secara menyeluruh di PDAM sangat penting, sehingga di tahun-tahun mendatang keberadaan perusahaan daerah tersebut tidak membebani lagi APBK Banda Aceh. Kedepan manajemen PDAM harus jauh lebih baik dan dalam pengelolaan keuangannya juga harus transparan. Jadi harus open semua, jangan ada yang ditutup-tutupi. (/xmod)
Langganan:
Postingan (Atom)